Palembang, Jurnal10.com – Peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari ketersediaan fasilitas pembelajaran hingga perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I saat menyerap aspirasi di SMA Negeri 1 Palembang, Kamis (19/11/2026).
Melalui kegiatan reses Masa Sidang VII Tahun 2026, para legislator berdialog langsung dengan pihak sekolah dan perwakilan siswa untuk mengetahui berbagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga sekolah menyampaikan persoalan sekaligus harapan terhadap peningkatan layanan pendidikan.
Dalam dialog itu, sejumlah persoalan mengemuka, terutama menyangkut kondisi infrastruktur sekolah dan kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan peserta didik. Perbaikan gedung serta pembenahan sarana olahraga menjadi aspirasi yang disampaikan pihak sekolah dan siswa.
Koordinator Dapil I DPRD Sumsel, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. dari Fraksi Demokrat, memimpin rombongan yang turut dihadiri Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra), Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), dan Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS).
Plh. Kepala SMAN 1 Palembang, Minsarni, S.Pd., M.Pd., menyambut baik kesempatan berdialog langsung dengan para wakil rakyat. Menurutnya, reses menjadi momentum penting bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kelancaran proses pendidikan.
“Ada beberapa poin yang sudah disampaikan, di antaranya masalah gedung sekolah yang memerlukan perbaikan serta fasilitas olahraga yang kondisinya sudah mulai kurang bagus. Harapannya, usulan ini bisa mendapat perhatian dan perbaikan dari pihak dewan,” ujar Minsarni.
Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan pendidikan di Sumsel. Dengan fasilitas yang semakin memadai, sekolah diharapkan dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa.
Selain persoalan fasilitas pendidikan, dialog juga berkembang pada isu sumber daya manusia, khususnya menyangkut kepastian status tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Anggota DPRD Sumsel, Abdullah Taufik, menyampaikan informasi yang diperolehnya dari hasil koordinasi dan pertemuan dengan kementerian terkait serta Sekretariat Negara mengenai kemungkinan perubahan status kepegawaian P3K.
Ia mengungkapkan adanya rencana kebijakan peningkatan status P3K menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk perubahan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Sesuai dengan informasi yang kita dapat setelah pertemuan dengan kementerian terkait, seyogyanya P3K itu akan segera diangkat menjadi PNS, dan yang berstatus paruh waktu menjadi penuh waktu,” kata Abdullah.
Menurutnya, mekanisme pengangkatan menjadi PNS secara umum tetap berkaitan dengan persyaratan dan proses seleksi. Namun, bagi pegawai yang telah berstatus P3K, terdapat kemungkinan penyesuaian terhadap mekanisme tersebut.
“Kalau syarat-syaratnya secara umum pasti melalui tes untuk menjadi PNS. Namun, untuk yang sudah berstatus P3K, mungkin akan ada pengecualian atau penyesuaian tertentu terkait pelaksanaan tes tersebut,” jelasnya.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan terhadap tenaga pendidik sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan.
Melalui reses di SMAN 1 Palembang, DPRD Sumsel Dapil I memperoleh sejumlah masukan yang dapat menjadi bahan dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Aspirasi mengenai fasilitas sekolah maupun kepastian tenaga pendidik diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait. Dengan demikian, kebutuhan dunia pendidikan tidak hanya menjadi catatan dalam kegiatan reses, tetapi juga dapat diperjuangkan melalui kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.













