Berita

Pemkot Palembang Gandeng AMKI Perangi Hoaks, Kritik Media Tetap Dibutuhkan

3
×

Pemkot Palembang Gandeng AMKI Perangi Hoaks, Kritik Media Tetap Dibutuhkan

Sebarkan artikel ini

PALEMBANG, Jurnal10.com – Di tengah derasnya arus informasi digital, peran media tidak lagi sebatas menyampaikan berita. Media juga dituntut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran publik, meningkatkan literasi digital, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesadaran tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, bersama pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kota Palembang di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Palembang, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kota Palembang membuka peluang kerja sama dengan AMKI untuk memperkuat komunikasi publik, khususnya dalam menangkal penyebaran berita bohong (hoaks), disinformasi, serta informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Prima Salam menilai, perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami informasi. Sebab, derasnya penyebaran konten di media digital tidak selalu diikuti dengan kepastian kebenaran informasi yang beredar.

Karena itu, keberadaan organisasi media dinilai memiliki posisi strategis dalam membantu membangun ekosistem informasi yang sehat. Tidak hanya menyampaikan informasi, media juga diharapkan mampu memberikan edukasi agar masyarakat semakin kritis dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.

Menurut Prima Salam, hubungan pemerintah dan media seharusnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan kebijakan dan program pembangunan, sementara masyarakat membutuhkan informasi yang objektif agar dapat mengetahui sekaligus menilai kinerja pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Prima Salam didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang.

Ketua AMKI Kota Palembang, Riza Fahlevi, SH, menjelaskan bahwa organisasinya hadir untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dalam menghadapi tantangan industri media dan perkembangan komunikasi digital.

Ia memaparkan, AMKI berdiri secara nasional pada 25 Juni 2025 dan terbentuk di tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada 25 Mei 2026.

Menurut Riza, salah satu perhatian utama AMKI adalah mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Hal tersebut dinilai semakin mendesak mengingat informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan membentuk opini publik.

“AMKI berkomitmen membantu memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat, khususnya terkait maraknya berita bohong (hoaks) dan isu-isu negatif yang belum pasti kebenarannya. Kami juga siap berperan aktif meluruskan berbagai informasi keliru yang berkembang di ruang publik,” ujar Riza.

Ia menegaskan, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital.

Selain membahas potensi kerja sama, Riza juga menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kota Palembang. Ia turut meminta kesediaan Prima Salam untuk menjadi Dewan Pembina AMKI Kota Palembang sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan organisasi.

Merespons hal tersebut, Prima Salam menyatakan Pemkot Palembang terbuka terhadap kolaborasi dengan organisasi media maupun elemen masyarakat yang memiliki komitmen positif terhadap kemajuan daerah.

Ia menegaskan, sinergi yang dibangun tidak semata-mata bertujuan memperluas publikasi kegiatan pemerintah, tetapi juga memastikan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan dapat diterima masyarakat secara jelas, utuh, dan berimbang.

“Dengan tangan terbuka kami siap bersinergi dan berkolaborasi, terlebih tujuannya sangat baik untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai kinerja nyata pemerintah. Bukan hanya program Pemkot Palembang, tetapi juga berbagai program strategis pemerintah pusat,” ungkap Prima Salam.

Ia kemudian menyoroti sejumlah program strategis pemerintah pusat yang perlu diketahui masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menjadi terbesar kedua di Pulau Sumatera dengan kapasitas sekitar 2.500 siswa.

Selain itu, terdapat pula program bedah atau rehabilitasi lebih dari 1.700 unit rumah yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Di tingkat daerah, penanganan banjir juga menjadi salah satu isu pembangunan yang membutuhkan komunikasi publik secara berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai berbagai langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk perkembangan upaya penanggulangan banjir di Kota Palembang.

Prima Salam berharap AMKI dapat mengambil bagian dalam menyampaikan berbagai informasi tersebut secara luas dan akurat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui program yang dijalankan, tetapi juga memahami tujuan, proses, serta manfaatnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap media harus berjalan beriringan dengan keberanian menerima kritik. Pemerintah, menurutnya, membutuhkan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Program-program besar ini tentu memerlukan dukungan rekan-rekan AMKI untuk diinformasikan secara masif, akurat, dan utuh kepada warga. Di sisi lain, Pemkot Palembang juga sangat terbuka menerima masukan maupun kritik yang membangun demi perbaikan layanan publik dan percepatan pembangunan Kota Palembang,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal membangun kemitraan yang produktif antara Pemkot Palembang dan AMKI. Kolaborasi itu diharapkan tidak hanya memperkuat penyebaran informasi pembangunan, tetapi juga mendorong terciptanya ruang publik yang lebih sehat, kritis, dan terbebas dari penyebaran informasi menyesatkan.