JURNAL10, PALEMBANG — Program PASA Goes to Pemprov (PGTP) 2026 yang diinisiasi Public Administration Students Association (PASA) FISIP Universitas Sriwijaya menjadi momentum penting bagi mahasiswa Administrasi Publik untuk mengenal lebih dekat praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si.
Melalui kunjungan kelembagaan ini, Selasa (20/1/2026), mahasiswa mendapatkan kesempatan langka untuk menyaksikan secara langsung bagaimana kebijakan publik dirancang dan dijalankan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Dalam sesi audiensi, Muhammad Zaki Aslam menegaskan bahwa DPPPA memiliki peran strategis dalam memastikan hadirnya negara bagi masyarakat rentan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta tata kelola pemerintahan yang adaptif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak dan dirasakan oleh masyarakat.
PGTP 2026 tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga sarana peningkatan kapasitas mahasiswa. Peserta memperoleh gambaran nyata mengenai proses birokrasi, tantangan implementasi program, hingga upaya pemerintah daerah dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di Sumatera Selatan.
Kegiatan ini mempertemukan perspektif akademik dengan realitas lapangan. Mahasiswa diajak berdialog secara terbuka, mengajukan pertanyaan kritis, serta menyerap pengalaman praktis dari para pemangku kebijakan yang sehari-hari bergelut dengan persoalan publik.
Bagi PASA FISIP Universitas Sriwijaya, PGTP 2026 merupakan langkah konkret menjembatani teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik pemerintahan. Program ini diharapkan mampu membentuk karakter calon administrator publik yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan integritas moral.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan semakin siap menghadapi tantangan dunia birokrasi ke depan serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, inklusif, dan berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan dan anak. (*).
