JURNAL10, PALEMBANG – Komitmen memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak di Sumatera Selatan kembali ditegaskan melalui audiensi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan dengan Perempuan ICMI Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun sinergi program kerja periode 2026–2030 sekaligus mempererat kemitraan strategis lintas kelembagaan.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPPPA Sumsel tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si., didampingi jajaran pejabat struktural. Dalam suasana dialogis dan penuh semangat kolaboratif, kedua pihak membahas berbagai isu aktual yang dihadapi perempuan dan anak, serta peluang kerja sama konkret yang dapat segera direalisasikan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Muhammad Zaki Aslam menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Ia menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, mulai dari kekerasan berbasis gender, pernikahan usia anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga persoalan ketahanan keluarga di era digital.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi dengan organisasi masyarakat, akademisi, dan komunitas untuk memastikan program pemberdayaan dan perlindungan benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke akar rumput,” tegasnya.
Sementara itu, jajaran Perempuan ICMI Sumsel memperkenalkan struktur kepengurusan periode 2026–2030 serta memaparkan sejumlah program prioritas. Organisasi ini berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas perempuan melalui edukasi literasi hukum, penguatan ekonomi keluarga, pelatihan kepemimpinan perempuan, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.
Tak hanya itu, Perempuan ICMI Sumsel juga berencana mengintensifkan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendampingan korban, serta penguatan peran keluarga dalam membangun generasi yang berkarakter dan berdaya saing.
Dalam diskusi yang berkembang, kedua belah pihak sepakat bahwa sinergi dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kolaborasi, antara lain:
1. Pelaksanaan seminar dan diskusi publik tentang isu perempuan dan anak
2. Pelatihan dan workshop peningkatan kapasitas kader perempuan
3. Kampanye edukatif pencegahan kekerasan berbasis gender
4. Pendampingan kasus serta penguatan jejaring layanan perlindungan
5. Kolaborasi dalam program Kabupaten/Kota Layak Anak dan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak
DPPPA Sumsel juga membuka peluang integrasi program dengan bidang perlindungan perempuan dan anak serta bidang data dan informasi gender dan anak, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan berbasis data dan mampu memberikan dampak yang terukur.
Audiensi ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi formal, melainkan forum strategis untuk menyamakan visi dan menyusun langkah konkret ke depan. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menyusun rencana tindak lanjut dalam waktu dekat, termasuk agenda kolaborasi yang akan direalisasikan pada tahun berjalan.
Dengan terbangunnya komunikasi dan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan, diharapkan upaya perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak di Sumatera Selatan semakin optimal, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas. (*).
