JURNAL10, PALEMBANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., secara resmi membuka Pelatihan Teknis Pengolahan Produk Turunan Mangrove dan Budidaya Silvofishery yang digelar di Ruang Rapat Hotel Santika Premiere, Rabu (08/04/2026).
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pelindung kawasan pesisir dan penyerap karbon, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam pembangunan ekonomi hijau di wilayah pesisir.
“Oleh karena itu, pengelolaan mangrove ke depan harus kita dorong tidak hanya berbasis konservasi, tetapi juga berbasis nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi mangrove yang besar, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari rehabilitasi, perlindungan, hingga pemanfaatan ekonomi yang bijaksana.
Sekda juga mengapresiasi kehadiran peserta dari masyarakat pesisir, terutama dari Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting karena menjadi aktor utama dalam keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan mangrove di tingkat tapak.
“Pelatihan ini harus dimaknai sebagai upaya nyata untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengelola mangrove secara produktif, inovatif, dan tetap menjaga kelestariannya,” tambahnya.
Ia menambahkan, pelatihan ini sangat strategis karena memberikan keterampilan praktis dalam pengolahan produk turunan mangrove yang bernilai ekonomi, serta pengembangan budidaya silvofishery yang ramah lingkungan. Keduanya merupakan bentuk integrasi antara konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumsel tidak hanya ingin melihat mangrove tumbuh dan terjaga, tetapi juga memastikan masyarakat di sekitarnya memperoleh manfaat ekonomi yang nyata. Dengan demikian, mangrove dapat menjadi sumber penghidupan berkelanjutan, bukan lagi objek eksploitasi yang merusak.
Melalui wadah Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), Pemprov Sumsel terus mendorong sinergi multipihak antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu kerangka pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Sekda berharap kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun model pengelolaan mangrove berbasis masyarakat yang didukung inovasi, memiliki akses pasar, serta terhubung dengan skema pendanaan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPDAS Musi sekaligus Ketua Tim Kerja KKMD Sumsel, Kuswantoro, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan penguatan ekosistem mangrove ini akan berlangsung selama tiga hari.
Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam mengelola produk turunan mangrove, mendorong pengembangan wilayah pesisir yang ramah lingkungan, serta memperkuat peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan mangrove.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi mangrove serta mendorong masyarakat pesisir di Sumsel untuk mengembangkan berbagai produk turunan mangrove yang bernilai jual.
“Kami berharap pelatihan ini dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan oleh semua pihak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” tutupnya. (DNL)
