JURNAL10.COM, BANDAR LAMPUNG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dalam menindak tegas maraknya aksi kejahatan jalanan, khususnya begal yang belakangan ini mengganggu kenyamanan masyarakat.
Di sisi lain, ia menduga ada tangan-tangan atau aktor tertentu yang sengaja membiarkan bahkan mengatur kejahatan tersebut untuk mengacaukan stabilitas keamanan dan merusak citra lembaga TNI dan Polri.
Dugaan ini disampaikan menyusul laporan dan pengamatan di lapangan yang menunjukkan lonjakan kasus begal di sejumlah wilayah di Lampung dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami mencermati situasi keamanan di Lampung yang belakangan ini terasa mengkhawatirkan dengan maraknya aksi begal. Di satu sisi, kami mendorong kepolisian untuk bekerja lebih maksimal. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan, mengapa kejahatan ini seolah dibiarkan tumbuh dan menyebar, padahal aparat keamanan sudah tersebar hingga ke tingkat kecamatan dan desa?” tegas Nurullah RS, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa di balik maraknya kejahatan tersebut terdapat kepentingan terselubung.
“Kami menduga kuat ada aktor di balik layar yang sengaja membiarkan situasi kacau. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kesan bahwa TNI dan Polri tidak mampu menjaga keamanan masyarakat, sehingga citra kedua lembaga tersebut menjadi buruk di mata publik,” tambahnya.
Ia menjelaskan, pola seperti ini sering terlihat ketika ada kelompok yang merasa kepentingannya terganggu dengan tegaknya hukum dan stabilitas daerah.
“Mereka tahu bahwa jika situasi aman dan tertib, maka kebijakan pemerintah berjalan lancar dan rakyat sejahtera. Sebaliknya, jika kejahatan marak, maka muncul ketidakpercayaan kepada aparat keamanan dan pemerintahan secara keseluruhan,” ujarnya.
Ketum PWDPI menegaskan dukungan penuhnya kepada Polda Lampung dalam melakukan penindakan dan pencegahan kejahatan.
“Kami yakin jajaran Polda Lampung memiliki kemampuan dan komitmen untuk memberantas kejahatan. Kami mendukung langkah-langkah tegas yang diambil, termasuk meningkatkan patroli, menjaring jaringan pelaku, dan membebaskan masyarakat dari rasa takut,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar penanganan tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku biasa.
“Aparat harus menyelidiki lebih dalam. Apakah pelaku ini bekerja sendirian, atau ada yang membiayai, mengatur, atau melindungi mereka? Jika ditemukan ada jaringan yang lebih besar di baliknya, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” desaknya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap bersinergi dengan aparat.
“Jangan mudah percaya isu yang beredar tanpa bukti. Bantu lapor jika melihat hal mencurigakan. Keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita bersama. Namun, aparat juga harus menunjukkan kinerja yang nyata agar rasa aman segera kembali,” tegasnya.
Nurullah RS memperingatkan bahwa menjadikan keamanan sebagai alat untuk merusak citra lembaga negara adalah tindakan yang sangat berbahaya dan melanggar hukum.
“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hak dasar setiap warga negara. Tidak boleh ada pihak yang sengaja menciptakan kekacauan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Ini adalah kejahatan terhadap kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Ia berharap Polda Lampung dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam mengungkap akar permasalahan.
“Jika benar ada aktor yang sengaja mengacaukan, maka harus dibongkar habis. Biar publik tahu siapa yang sebenarnya ingin membuat masyarakat takut dan siapa yang berusaha menjaga ketertiban. Citra TNI dan Polri tidak boleh dinodai oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.(DNL/Humas DPP PWDPI).
