Sumsel

Bidang PUG dan PP Sumsel Lakukan Harmonisasi dengan KemenPPPA RI Terkait Evaluasi Mandiri PUG 2024–2025

4
×

Bidang PUG dan PP Sumsel Lakukan Harmonisasi dengan KemenPPPA RI Terkait Evaluasi Mandiri PUG 2024–2025

Sebarkan artikel ini

Jakarta — Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan (PP) Provinsi Sumatera Selatan melakukan harmonisasi dan diskusi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) terkait pengisian Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024 dan 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (3/2/2026).

Harmonisasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan proses evaluasi mandiri PUG dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan indikator yang telah ditetapkan oleh KemenPPPA RI. Melalui diskusi tersebut, Bidang PUG dan PP mendapatkan penjelasan teknis terkait mekanisme pengisian, pemenuhan data dukung, serta penilaian atas capaian pelaksanaan PUG di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek krusial dibahas, mulai dari integrasi data gender dalam perencanaan pembangunan daerah hingga penguatan peran perangkat daerah dalam mengimplementasikan PUG secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi ruang klarifikasi atas kendala yang dihadapi daerah dalam proses evaluasi mandiri.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si.,  melalui Bidang PUG dan PP Provinsi Sumatera Selatan, Ihwan Mulyawan, ST. M.Si., menegaskan komitmennya untuk melaksanakan evaluasi mandiri secara objektif, akurat, dan berbasis data. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata terkait capaian, tantangan, serta peluang perbaikan dalam penyelenggaraan PUG di Sumatera Selatan.

Arahan yang diperoleh dari KemenPPPA RI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG, sekaligus memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah. Dengan demikian, hasil evaluasi mandiri dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif gender.

Melalui kegiatan harmonisasi dan diskusi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dapat berjalan lebih optimal. Komitmen ini sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjungan bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *