Palembang — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan data jumlah korban dan kasus kekerasan tahun 2025 yang telah dilayani serta ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Selatan. Data ini menjadi bagian dari upaya transparansi sekaligus evaluasi kinerja layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa pendataan kasus kekerasan merupakan instrumen penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Setiap laporan yang masuk ditangani melalui mekanisme layanan terpadu, mulai dari pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga koordinasi lintas sektor sesuai kebutuhan korban.
Menurutnya, UPTD PPA Provinsi Sumsel terus berupaya memberikan layanan yang responsif, ramah korban, dan berorientasi pada pemulihan. Penanganan kasus tidak hanya berfokus pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga pada upaya pencegahan berulangnya kekerasan melalui edukasi dan penguatan sistem perlindungan di masyarakat.
Data kasus dan korban yang dihimpun sepanjang tahun 2025 juga menjadi dasar dalam melihat tren serta pola kekerasan yang terjadi. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, Dinas PPPA dapat menyusun program intervensi yang lebih efektif, sekaligus mendorong penguatan peran keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait.
Muhammad Zaki Aslam menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.
Melalui penyampaian data ini, Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan berharap kesadaran publik terhadap isu kekerasan semakin meningkat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat layanan UPTD PPA serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. (*)
