JURNAL10.COM, PALEMBANG – Anggota DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang menggelar reses hari pertama Masa Persidangan (MP) II Tahun 2026 di Aula Kantor Camat Sematang Borang, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah legislator Dapil IV, di antaranya Ruspanda Karibullah (Fraksi PAN), Syntia Rahutami (Fraksi Demokrat), Peby Anggi Pratama (Fraksi Golkar), Diana, Patra Wibowo (Gerindra), Zulfikar Muharrami (Golkar), Agung Bahari (PKS), Duta Wijaya Sakti (PDI Perjuangan), serta Harya Pratystha Endhie Putra (PKB).
Ketua Dapil IV, Ruspanda Karibullah, ST., menjelaskan bahwa reses kali ini secara khusus turut menghadirkan para kepala sekolah SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, guna menyerap aspirasi di sektor pendidikan.
“Ada beberapa aspirasi yang kami terima, di antaranya terkait ruang belajar dan fasilitas sekolah yang masih kurang memadai,” ujar Ruspanda.
Selain itu, sejumlah sekolah yang berada di kawasan pinggiran sungai juga menyampaikan keluhan terkait infrastruktur penunjang yang belum sepenuhnya aman. Salah satunya adalah jembatan yang telah dibangun namun belum dilengkapi dengan pagar pengaman (railing).
“Permasalahan ini sudah kami koordinasikan dengan pihak PUPR dan akan segera dilakukan survei lapangan,” tambahnya.
Tidak hanya itu, aspek keselamatan siswa juga menjadi perhatian serius dalam reses tersebut. Sejumlah sekolah yang berada di tepi jalan raya mengusulkan pembangunan zebra cross guna meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas.
“Usulan tersebut sudah kami sampaikan kepada Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti,” kata Ruspanda.
Di sisi lain, persoalan banjir masih menjadi isu krusial yang mengemuka. Beberapa sekolah dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah akibat genangan air, bahkan terdapat bangunan sekolah yang dindingnya jebol.
“Terkait banjir, kami sudah meminta pihak PUPR untuk segera melakukan survei agar dapat ditindaklanjuti secepatnya,” jelasnya.
Anggota DPRD lainnya, Agung Bahari, menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan dalam forum resmi.
“Reses ini adalah momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat. Semua masukan akan kami sampaikan dalam sidang paripurna untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ruspanda juga menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan DPRD semata, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Komisi III agar persoalan banjir menjadi perhatian bersama. Namun, masyarakat juga harus berperan, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.
Melalui reses ini, DPRD Kota Palembang berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur, dapat segera mendapatkan solusi konkret dan berkelanjutan. (DNL)
