JURNAL10.COM, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, menegaskan bahwa prediksi musim kemarau kering harus dijadikan alarm dini untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan, kebun, dan lahan (karhutbunla) di Sumatera Selatan tahun 2026.
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutbunla di Auditorium Pemprov Sumsel, Jumat (24/4/2026) siang.
Menurut Herman Deru, informasi dari BMKG harus dimaknai sebagai dasar dalam menyusun strategi pencegahan, bukan sebagai hal yang menakutkan. Ia menilai kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar langkah penanganan karhutla lebih efektif dan terarah.
Ia menegaskan bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang berdampak luas, khususnya terhadap kesehatan masyarakat. Pengalaman Sumsel yang pernah mengalami ISPU di atas ambang batas dalam waktu lama menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan kewaspadaan.
Pemerintah, lanjutnya, perlu menyediakan informasi kualitas udara secara terbuka agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan, seperti menggunakan masker saat kondisi udara memburuk.
“Karhutla ini kita hadapi setiap tahun. Konsepnya bisa berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu pencegahan. Karena itu, kesamaan persepsi menjadi sangat penting,” ujarnya.
Herman Deru juga memberikan apresiasi kepada Satgas Karhutla, Forkopimda, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan atas komitmen dan kepedulian dalam penanganan karhutla.
Ia menegaskan bahwa periode kemarau yang diprediksi berlangsung mulai Mei hingga puncaknya pada Agustus harus dimanfaatkan untuk memetakan wilayah rawan dan meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
Ia berharap pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kesadaran kolektif masyarakat.
Sementara itu, Koordinator BMKG Provinsi Sumsel, Dr. Wandayantolis, S.Si., M.M., mengungkapkan bahwa musim kemarau tahun ini diprediksi datang lebih awal dengan intensitas kekeringan yang lebih tinggi.
“Mulai Mei kita sudah memasuki musim kemarau, dengan puncak yang sangat kering dan curah hujan di bawah normal,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) pada semester kedua akan memperparah kondisi tersebut, karena uap air cenderung bergerak ke arah Samudera Hindia dan Afrika.
“Saat ini masih puncak musim hujan, namun dalam waktu dekat kita akan memasuki musim kemarau dengan peningkatan suhu udara,” ujarnya.
Menurutnya, hingga September curah hujan diperkirakan tetap berada pada kategori rendah.
Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M., selaku Danops Karhutbunla Wilayah Sumsel, menambahkan bahwa sejumlah wilayah kabupaten di Sumsel tergolong rawan karhutla, sebagaimana terlihat pada peningkatan hotspot pada 2023 akibat El Nino.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumsel telah menetapkan status siaga darurat melalui Keputusan Gubernur tertanggal 22 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa strategi penanganan karhutla dilakukan melalui tiga tahapan, yakni mitigasi, penindakan, dan pemulihan. Mitigasi meliputi patroli terpadu, sosialisasi, dan pengaktifan posko desa. Penindakan mencakup kesiapan pemadaman darat dan udara, termasuk water bombing. Sementara itu, pemulihan difokuskan pada rehabilitasi lahan dan pemulihan ekosistem.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan di wilayah masing-masing dan menyusun langkah konkret dalam pencegahan karhutla secara terpadu dan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Danlanud SMH Kolonel PNB Zulfikri Arif Purba, S.Sos., M.S., perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumsel yang diwakili Plt Asisten Intelijen Agus Kelana, S.H., M.H., serta Forkopimda kabupaten/kota se-Sumsel. (DNL).
