banner 728x210

Ingin Kepastian Hukum, Polisi Diminta Usut Proyek PLTMH Terkait Pengunaan Material Illegal

  • Bagikan
banner 468x60

TANAH DATAR, JURNAL10.COM — Keberadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kalo-kalo Kenagarian Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar menjadi polemik berkepanjangan. Hal ini disebabkan belum adanya kepastian hukum tentang dugaan pelaksana proyek mengunakan atau menampung material ilegal.

“Pelaksana proyek multi milyar yang berasal dari pemodal asing tersebut sudah jelas penadah barang ilegal, salah satunya adalah pasir yang bersumber dari batang Sinamar. Bukti-bukti apalagi yang menjadi dasar pihak kepolisian untuk tidak memproses hal ini,” ungkap Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Bonar Surya Winata, Kamis (24/03/22) ketika dikonfirmasi media ini.

Katanya, pihak polres Tanah Datar belum melakukan lidik terhadap informasi adanya dugaan tambang pasir yang belum memiliki izin resmi di sekitar Batang Sinamar itu.

“Wewenang pihak kepolisian menjadi harapan masyarakat ketika ingin menegakan supremasi hukum di Tanah Datar, kecuali jika ada sesuatu yang berbau tidak baik,” ungkap Bonar.

Ia menambahkan, jika menurut warga atau masyarakat yang dari awal mengikuti permasalahan di PLTMH ini, yang menjadi pengamanan di lokasi proyek adalah pihak keamanan.

“Betul sih, atas himbauan Kapolri, jangan ada yang menghalangi investasi. Bukan berarti melanggar UU yang juga sudah diatur di negara ini. Hargai juga mereka yang sudah membuat UU dengan melakukan pengawasan,” katanya.

Wakil Ketua Assosiasi Kontruksi Nasional (Askonas) Ramly Marasabessy mendesak pihak berwenang mengusut dugaan material ilegal yang dipakai untuk pembangunan PLTMH di Kalo Kalo Lintau Buo Utara ini.

“Kita sudah dikirimkan bukti yang kuat atas dugaan material yang dipakai oleh pelaksana PT TFK atau IMP ini berasal dari tambang yang tidak berizin, atau dari sekitar aliras Batang Sinamar. Apalagi ada beberapa bukti kerusakan alam oleh aktifitas yang ditimbulkan,” ungkap Ramly saat dihubungi jurnal10.com, Senin (18/04/22) melalui telpon cellulernya.

Sebagai pengawasan, kata Ramly masyarakat juga sudah melaporkan jika adanya pelaksana yang memakai material diduga dari tempat tidak berizin untuk pembangunan proyek dari pemodal asing ini.

“Kami akan kawal dan akan melakukan pelaporan secara resmi, termasuk ke APH dan kementerian, dan kami dengar Pekerjaan itu pernah dihentikan tapi setelah diam, kembali beraktifitas,” katanya. (Tim)

banner 336x280
Penulis: Tim InvestigasiEditor: Redaktur Jurnal10
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *