banner 728x210

Kecolongan, Tambang Pasir Ilegal Untuk Pembangunan PLTMH di Kalo-kalo Kembali Beroperasi

  • Bagikan
banner 468x60

TANAH DATAR, JURNAL10.COM — Sempat vakum beberapa waktu lalu, tambang pasir yang diduga tidak memiliki izin resmi ini kembali dioperasikan untuk pengisian material pembanguan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kalo-kalo Lubuk Jantan, Kabupaten Tanah Datar.

Hasil yang didapati dalam satu hari pengambilan dengan membawa mobil L300 dari tepian Batang sinamar tersebut sebanyak 30-40 mobil, satu L300 bisa membawa 1,5 kubik pasir.

Demi menjaga keamanan nara sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu, Sabtu (23/04/22) mengaku terus memantau aktifitas tambang pasir tersebut sejak diberitakan beberapa waktu lalu.

Karena ia merasakan dampak yang buruk akibat kegiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu. Yang biasanya di sinamar ini bisa dijadikan mata pencairan, saat ini sudah rusak akibat tambang yang dilakukan oleh oknum warga disana.

“Pasir itu langsung dibawa ke lokasi proyek PLTMH oleh sopir L300 tersebut. Dan beberapa titik diberdayakan orang untuk memantau situasi tambang, karena sempat ribut beberapa waktu lalu. Tapi tidak ada tindakan dari pihak kepolisian,” ungkapnya.

Ia yakin, jika tidak ada orang dibelakang itu tidak mungkin akan berani melakukan aktifitas tersebut.

“Sudah pasti, ada jaminan dari pihak lainlah, kalau ndak mana berani untuk melakukan hal seprti ini,” katanya.

Aktifitas tambang yang sangat berdampak kepada lingkungan dan melanggar UU itu, mendapat kecaman dari Wakil Ketua Assosiasi Kontruksi Nasional (Askonas) Ramly Marasabessy, meminta pihak berwenang mengusut hal ini.

Menurut Ramly, hal ini sangat bertentangan dengan per undang-undangan yang berlaku, apalagi katanya pengunaan material ilegal yang dipakai untuk pembangunan PLTMH di Kalo Kalo Lintau Buo Utara ini bisa berujung pidana.

“Kita sudah dikirimkan bukti yang kuat atas dugaan material yang dipakai oleh pelaksana PLTMH tersebut, dan setelah kita cek melalui pemkab setempat, Tanah Datar belum memiliki izin galian C. Artinya, pelaksana sudah mengunakan material dari dari tambang yang tidak berizin, atau dari sekitar aliras Batang Sinamar,” ungkap Ramly, Jumat 23/04/22 melalui telpon cellulernya.

Sebagai pengawasan, kata Ramly masyarakat juga berhak melaporkan jika adanya pelaksana yang memakai material diduga dari tempat tidak berizin untuk pembangunan proyek dari pemodal asing ini.

“Kami minta semua pihak mengawal laporan ke pihak hukum setelah dilakukan laporan resmi, untuk membantu menyurati kementerian, Polri, biar kami bantu,” pungkas Ramly.

Perlu diketahui, jika areal tambang yang berada disekitar proyek PLTMH Lintau 1 Kalo-kalo Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, pada April 2020 lalu pernah digrebek Subdit IV Tipdter Ditreskrimsus Polda Sumbar dan mengamankan lima orang tersangka.

Para pelaku diamankan saat menambang di Batang Sinamar, Kalo-kalo Kenagarian Lubuk Jantan. Dan dtangkapnya kelima pelaku berdasarkan informasi dari masyarakat, ungkap Kasubbid IV Ditreskrimsus Polda Sumbar Kompol Bendot Prasetyo pada April 2020 lalu.

Pasalnya, pelaku juga melakukan penambangan emas disekitar lokasi, dan pada awalnya polisi hanya menyelidiki dugaan adanya kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Saat itu, tim menemukan aktifitas penambangan pasir dan batu, namun disamping itu mereka juga melakukan tambang emas ilegal dengan menggunakan 1 unit alat berat serta 1 unit dompeng.

Akibat dari masalah itu, empat karyawan PT Trivelia sebagai pelaksana dijadikan tersangka dan 1 orang pemilik lahan, namun Direktur pelaksana tersebut berhasil lolos dan tim Polda Sumbar menjadikan pimpinan Trivelia sebagai DPO.

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *