banner 728x210

KSP Apresiasi Kinerja DPR dan Masyarakat Sipil Atas Percepatan Pengesahan UU TPKS

  • Bagikan
banner 468x60

JAKARTA [ KP ] – Kantor Staf Presiden ( KSP ) melalui Deputi V Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi atas kinerja dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait di sahkan nya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS), Rabu 13 April 2022.

Sebelumnya…Pemerintah pada tanggal 12 April 2022 menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang salah satu nya di agenda kan mengenai pengesahan tingkat II Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU) TPKS, hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Perwakilan kementrian/ lembaga yang memiliki irisan tugas dan fungsi dalam RUU TPKS.

Mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kantor Staf Presiden ( KSP ).

Dalam kesempatan tersebut, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan ;
” Merupakan jalan panjang pengesahan RUU /TPKS menjadi UU TPKS berhasil di tempuh berkat kolaborasi bersama seluruh elemen bangsa mulai dari legeslatif, pemerintah, lembaga negara lainnya, masyarakat sipil, akademi bahkan yudikatif yang keseluruhannya berikhtiar untuk membawa Indonesia keluar dari kedaruratan kekerasan seksual “.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan juga mengungkapkan bahwa proses pembentukan UU TPKS menjadi modal terobosan dalam penyusunan produk hukum yang progresif dan non partisan.

” Model pelibatan berbagai pemangku kepentingan dan koordinasi intensif dengan DPR yang di dorong oleh gugus tugas adalah best practice yang dapat diterapkan untuk proses pembentukan produk hukum lainnya “, ungkap Jaleswari.

Pemerintah juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada DPR dan Unsur masyarakat sipil yang telah menginisiasi dan turut mendorong percepatan pembentukan RUU TPKS hingga di sahkan pada hari ini juga atas kerja kolektif dan kolaboratif dari seluruh mitra strategis yang turut terlibat “, tambah Jaleswari.

Sebagai informasi sebelumnya tercatat bahwa proses pembentukan RUU TPKS yang semula bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) sudah bergulir sejak tahun 2016 dan telah dilakukan percepatan di tahun 2021 melalui Gugus Tugas Percepatan pembentukan RUU TPKS yang terdiri dari unsur lintas Kementerian/Lembaga “, akhiri Jaleswari. ( **)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan