banner 728x210

Talago Gunung Beroperasi, Kegiatan Tambang Emas Ilegal Turunkan 1 Alat Berat

  • Bagikan
banner 468x60

TANAH DATAR,- Kawasan Talago Gunuang Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar kembali menjadi incaran mafia minning, buktinya satu unit alat berat sudah disiapkan untuk melakukan tambang emas di wilayah itu. Menurut informasi, hal ini sudah hampir berlangsung 3 pekan.

Bocornya informasi itu, karena adanya laporan masyarakat ke beberapa media di Tanah Datar, jika seminggu yang lalu para pekerja tambang yang diduga tidak memiliki izin resmi ini sudah memasukan alat berat bahkan, warga sekitar juga mengetahui hal itu.

Kawasan itu beberapa tahun terakhir memang mengeluarkan potensi adanya kandungan emas dan hal ini membuat beberapa mafia minning melirik kawasan itu dengan mencoba melakukan koordinasi secara sembunyi-sembunyi dengan oknum-oknum Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurut pengakuan warga sekitar kepada mesia ini, Senin (19/05) lalu, jika kegiatan ini sudah lama berhenti dan sekarang baru memulai kembali tambang emas di wilayah itu.

“Oknumnya orang-orang yang sudah dikenal masyarakat sekitar, bahkan mereka mendatangkan investor dari luar untuk melakukan penambangan,” ujar warga Talago Gunung yang meminta identitasnya disembunyikan.

Katanya, dengan adanya kegiatan ini memang sangat membantu warga sekitar, namun jika tidak memiliki izin, tentu hal ini bisa merusak lingkungan.

Bahkan, ia yakin jika kegiatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena mustahil jika ada pihak yang bersedia memberikan izin.

“Ketika ingin masuk lokasi saat itu, warga sempat bertanya alat milik siapa, dan mereka mengakui menyebut lembaga institusi,” katanya.

Ketika menelusuri para pemilik tambang tersebut, media melakukan kroscek ke Kantor Perizinan Terpasu Tanah Datar, dan menemui jika izin tambang emas di Tanah Datar termasuk perbuatan ilegal dan melanggar hukum.

“Cepat saja koordinasi dengan pihak kepolisian pak, ini sangat beresiko dengan wilayah kita, nanti kami akan lakukan pemetaaan lokasi asal bapak buatkan laporan resminya,” ucap Isnaini, Kabid Pertambangan.

Sementara itu, Direktur Walhi Sumbar Wengky Purwanto kepada media ini mengatakan, jika dalam UU pertambangan harus lengkap surat IUP , IPR dan IUPK sesuai yang tertulis dalam Pasal 34 ayat 2 huruf b UU no 4 th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara( ” UU 4/2009″) Jo pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

“Barang siapa yang terbukti mengangkangi aturan ini, siapapun orangnya, siap siap saja, kami Walhi akan melaporkan tindakan pengrusakan lingkungan, pidana pasti menunggu,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Tanah Datar AKBP Rully Wijianto saat dihubungi media ini, masih dalam keadaan tidak aktif. (**)

banner 336x280
Penulis: PsikumEditor: Redaktur Jurnal
banner 120x600
  • Bagikan