JURNAL10.COM, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan di Sumsel. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumsel di Griya Agung, Selasa (14/4/2026).
Menurut Herman Deru, arah pembangunan Sumatera Selatan harus selaras dengan kebijakan nasional, namun tetap responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan daerah. Ia menegaskan, gubernur memiliki peran strategis sebagai koordinator sekaligus pembina kabupaten/kota dalam memastikan keselarasan tersebut.
“Pemprov Sumsel siap memastikan perencanaan pembangunan daerah linier dengan perencanaan nasional agar program berjalan terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut, Sumsel saat ini tengah memasuki fase transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, akuntabel, dan tetap sesuai regulasi. Kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyoroti struktur belanja daerah, khususnya belanja pegawai, yang menjadi tantangan bagi kabupaten/kota menyusul batas maksimal 30 persen pada 2027. Ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan tenaga PPPK agar tidak memicu peningkatan pengangguran.
“Kebijakan efisiensi harus tetap mempertimbangkan aspek sosial dan keberlanjutan pembangunan SDM,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan provinsi sangat bergantung pada kontribusi kabupaten/kota. Karena itu, integrasi dan sinergi perencanaan menjadi hal mutlak.
“Provinsi adalah bingkai dari kabupaten/kota. Kita harus mengintegrasikan seluruh kekuatan agar tidak terjadi disorientasi pembangunan,” katanya.
Herman Deru menambahkan, prioritas pembangunan Sumsel tetap berfokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis Sumatera.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dukungan regulasi pusat agar daerah memiliki ruang inovasi yang lebih luas.
Menutup arahannya, Herman Deru meminta seluruh kepala daerah konsisten terhadap dokumen perencanaan dan tidak melakukan revisi yang berpotensi mengganggu sinkronisasi.
“Saya yakin pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih kepada Sumatera Selatan jika kita konsisten,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memaparkan empat kunci sukses pembangunan nasional, yakni visi nasional lintas generasi, kemandirian nasional, pemerintahan efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Ia juga menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi lima besar ekonomi dunia dengan dukungan bonus demografi, asalkan didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Bima Arya turut mengapresiasi capaian Sumsel dalam pengendalian inflasi dan penurunan stunting, serta menanggapi aspirasi Gubernur terkait perlunya penguatan regulasi dan sistem transfer pusat ke daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda, perwakilan Bappenas, DPRD Sumsel, TNI/Polri, serta kepala daerah se-Sumatera Selatan. (DNL).
