Kegiatan reses Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Kota Palembang masa persidangan II yang digelar di Kantor Perumda Tirta Musi Palembang, Jumat (24/4/2026), menjadi ruang penting bagi penyampaian aspirasi masyarakat terkait layanan air bersih yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Forum tersebut dimanfaatkan anggota dewan untuk menyampaikan beragam keluhan warga, khususnya dari wilayah Ilir Barat, yang selama ini kerap menghadapi kendala dalam akses air bersih. Mulai dari tekanan air yang tidak stabil, jam distribusi yang terbatas, hingga gangguan teknis pada jaringan pipa menjadi isu dominan yang mencuat dalam pertemuan tersebut.
Direktur Utama Tirta Musi, Teddy Andrian, mengakui bahwa berbagai persoalan tersebut merupakan tantangan nyata yang harus segera ditangani. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan daerah tersebut.
“Masukan yang kami terima sangat konkret dan mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Ini menjadi perhatian serius bagi kami untuk segera melakukan pembenahan, terutama dalam hal kualitas pelayanan pelanggan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tekanan air rendah dan gangguan distribusi tidak hanya dipengaruhi faktor teknis semata, tetapi juga kondisi infrastruktur jaringan yang sebagian telah berusia tua serta keterbatasan kapasitas produksi air bersih. Selain itu, dinamika kebutuhan masyarakat yang terus meningkat turut menjadi tantangan tersendiri.
Sebagai langkah konkret, Tirta Musi tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap keluhan pelanggan. SOP tersebut akan mengatur mekanisme penanganan aduan secara sistematis, termasuk pengelompokan berdasarkan tingkat urgensi.
“Setiap laporan akan kami kategorikan, apakah ringan, sedang, atau berat. Untuk keluhan ringan, kami targetkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kami tetap terjaga,” jelas Teddy.
Lebih lanjut, Tirta Musi juga tengah mendorong transformasi layanan berbasis digital melalui pengembangan aplikasi pengaduan pelanggan. Inovasi ini diharapkan mampu memangkas jalur birokrasi pelaporan serta meningkatkan transparansi penanganan keluhan.
Melalui aplikasi tersebut, pelanggan dapat melaporkan gangguan layanan secara langsung dengan melampirkan foto dan titik koordinat lokasi. Laporan yang masuk akan terintegrasi dalam sistem dan dapat dipantau secara real time selama 24 jam.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan kemudahan akses layanan. Masyarakat bisa mengetahui sejauh mana proses penanganan dilakukan, mulai dari survei hingga perbaikan di lapangan,” katanya.
Aplikasi ini ditargetkan dapat diluncurkan pada Mei 2026, meskipun penentuan nama resmi masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah Kota Palembang.
Di sisi lain, Tirta Musi juga menyoroti masih adanya praktik pencurian air yang berdampak pada distribusi layanan kepada pelanggan resmi. Praktik tersebut tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas layanan secara keseluruhan.
“Kami menemukan indikasi pencurian air yang tidak selalu terjadi di meter pelanggan, melainkan di jaringan pipa. Penanganannya membutuhkan pendekatan persuasif serta dukungan dari berbagai pihak,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya membuka peluang kolaborasi dengan aparat penegak hukum maupun pemangku kepentingan lainnya guna menekan praktik tersebut secara berkelanjutan.
Di tengah berbagai upaya pembenahan yang dilakukan, Tirta Musi juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar terhadap kendala layanan yang masih terjadi. Keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia menjadi faktor yang turut memengaruhi kecepatan penanganan di lapangan.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Palembang yang hadir dalam kegiatan reses tersebut belum memberikan pernyataan resmi kepada awak media. Namun, forum ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam mendorong perbaikan layanan air bersih yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat Kota Palembang. (DNL)
