PALEMBANG, Jurnal10.com — Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik politik dan persoalan administratif mendapat sorotan Brigade Rakyat Nusantara (BRN) Sumatera Selatan. Organisasi tersebut mengingatkan, mundurnya seorang wakil presiden di tengah tekanan politik berpotensi menciptakan preseden buruk bagi keberlangsungan demokrasi dan stabilitas pemerintahan.
Sekretaris Wilayah BRN Sumsel, Ki Edi Susilo, secara tegas meminta Gibran tidak mengambil langkah mundur dari jabatannya. Ia menilai, persoalan yang berkembang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan dengan meninggalkan tanggung jawab sebagai pemimpin yang memperoleh mandat rakyat.
Menurut Ki Edi, jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah konstitusional yang harus dijalankan hingga masa jabatan berakhir. Karena itu, tekanan opini publik maupun dinamika politik tidak semestinya menjadi alasan untuk mengakhiri tanggung jawab tersebut.
“Di tengah badai tekanan politik yang menderu, mundur bukanlah sebuah bentuk kebesaran jiwa. Sebaliknya, bertahan, melawan melalui jalur hukum, dan menuntaskan mandat rakyat adalah satu-satunya pilihan ksatria demi menjaga marwah konstitusi,” ujar Ki Edi, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai, apabila pengunduran diri menjadi respons terhadap setiap tekanan politik atau persoalan administratif yang belum mendapatkan kepastian hukum, hal tersebut dapat membangun standar kepemimpinan yang tidak sehat.
Bahkan, menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang bagi tekanan politik untuk memengaruhi keberlangsungan jabatan publik tanpa terlebih dahulu melalui proses pembuktian hukum yang objektif.
“Kita sedang membuka kotak pandora. Ini bisa menjadi preseden buruk, ketika kepemimpinan nasional ke depan menjadi rapuh, mudah digoyang, dan tunduk pada tekanan politik parsial tanpa perlu pembuktian peradilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Desak Polemik Diselesaikan Melalui Jalur Hukum
BRN Sumsel berpandangan, persoalan yang menyangkut keabsahan jabatan maupun persyaratan administratif seorang pejabat negara harus ditempatkan dalam koridor hukum.
Ki Edi menyebut, mekanisme peradilan, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sepanjang sesuai dengan kewenangan dan objek sengketanya, dapat menjadi ruang untuk menguji persoalan secara transparan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, polemik yang berkembang tidak semestinya diselesaikan melalui tekanan politik ataupun desakan yang belum didasarkan pada keputusan hukum yang final.
“Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan secara tegas menggugurkan keabsahan persyaratan yang dipersoalkan, jangan sampai ada keputusan mundur sebelum seluruh proses hukum ditempuh. Mandat pemilih harus dihormati,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika politik nasional harus tetap berjalan dalam batas-batas konstitusional. Perbedaan pandangan dan kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi penyelesaiannya tetap harus mengacu pada aturan hukum.
BRN Minta Gibran Tetap Dampingi Prabowo
Lebih lanjut, BRN Sumsel menilai stabilitas pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik, keberlanjutan pembangunan, iklim investasi, serta aktivitas perekonomian nasional.
Menurut Ki Edi, polemik di tingkat elite jangan sampai berkembang menjadi ketidakpastian politik yang berpotensi mengganggu agenda pemerintahan dan kepentingan masyarakat luas.
Atas dasar itu, BRN Sumsel meminta Gibran tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga berakhirnya masa jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Ia menegaskan, sikap tersebut merupakan pandangan kelembagaan BRN Sumsel dalam mendorong penyelesaian persoalan politik melalui jalur yang sah, sekaligus menjaga keberlangsungan pemerintahan.
“Dari Bumi Sriwijaya, Brigade Rakyat Nusantara Sumatera Selatan menegaskan sikap bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak boleh mundur. Ia harus maju terus, merawat mandat rakyat, menegakkan kepala, dan menunaikan sumpah jabatan hingga akhir,” pungkas Ki Edi.
BRN Sumsel berharap seluruh elemen masyarakat dapat menyikapi dinamika politik nasional secara proporsional dengan tetap mengedepankan supremasi hukum, kepastian konstitusi, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun golongan.
