JURNAL10, PALEMBANG – Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan, Feby Deru, memperkuat peran organisasi dalam menghadapi kebijakan efisiensi melalui Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan Rapat Konsultasi (Rakon) TP PKK dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Aryaduta, Rabu (1/4) pagi.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru. Ia mengapresiasi langkah TP PKK dan Dekranasda yang menggabungkan sejumlah kegiatan dalam satu waktu. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud nyata efisiensi tanpa mengurangi makna dan produktivitas kegiatan.
“Kita melaksanakan amanah efisiensi dari pusat. Bahkan kalau perlu, beberapa kegiatan bisa digabung sekaligus agar lebih hemat, tetapi tidak mengurangi makna dan hasilnya,” ujar Herman Deru.
Gubernur juga mengapresiasi kekompakan seluruh jajaran PKK mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa. Kehadiran peserta yang mencapai lebih dari 100 orang dinilai sebagai bukti soliditas organisasi dalam mendukung program pemerintah.
Sementara itu, Feby Deru saat membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, menyampaikan bahwa peringatan HKG PKK ke-54 tahun 2026 mengangkat tema penguatan 10 Program Pokok PKK dalam mewujudkan Asta Cita Presiden serta Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran terbesar dalam membentuk kualitas dan karakter bangsa. Di dalam keluarga, nilai-nilai Pancasila ditanamkan, pendidikan pertama diberikan, kesehatan dijaga, ketahanan pangan dibangun, serta karakter generasi masa depan dibentuk.
Menurutnya, penguatan 10 Program Pokok PKK bukan sekadar rutinitas program, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Peringatan HKG PKK ke-54 ini juga diharapkan menjadi momentum penguatan langkah dan arah gerakan PKK ke depan.
Dalam arahannya, Herman Deru juga menegaskan peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya kaum ibu. Ia meminta kepala daerah untuk terus memberikan ruang, dukungan pendanaan, serta kemitraan agar 10 Program Pokok PKK dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya PKK untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan isu-isu terkini, termasuk dalam bidang pendidikan dan perlindungan anak. Salah satunya, TP PKK diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia yang juga Staf Ahli TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Lidyawati Cik Ujang, mengatakan rapat konsultasi PKK ini bertujuan menyelaraskan dan merumuskan perencanaan program PKK provinsi bersama PKK kabupaten/kota agar lebih partisipatif, inovatif, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua ICSB Sumsel, Hj. Samantha Tivani HD, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan. Selain pameran kerajinan khas Sumatera Selatan, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan fashion show anak-anak yang menampilkan kain-kain tradisional khas Sumsel. (DNL).
