Jurnal10.com, Palembang – Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana, S.Sos., M.Si secara resmi membuka Kegiatan Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tahun 2026, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan yang digelar luring di Ruang Rapat Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dan daring via zoom ini dihadiri perwakilan Perpustakaan Nasional RI, Dra. Subeti Makdriani, serta puluhan stakeholder dari unsur Pemprov Sumsel, 17 Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota, Bappeda, DPMD, Kominfo, Pendidikan, BUMN/BUMD seperti OJK, BI, BNI, BSI, Bank Sumsel Babel, PLN, Telkom, hingga Gramedia, media, perguruan tinggi, komunitas literasi dan Relawan Literasi Masyarakat (Relima).
Dalam sambutannya, Fitriana mengatakan pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui perpustakaan desa/kelurahan sebagai pusat belajar masyarakat.
“Tujuan utamanya adalah memperkuat komunikasi dan koordinasi, menginformasikan keberhasilan program TPBIS di Sumsel, mengidentifikasi permasalahan pengelola perpustakaan, dan membangun komitmen serta rencana tindak lanjut bersama,” ujar Fitriana.
Ia memaparkan, Sumsel telah menerima program TPBIS sejak 2014-2018 saat masih bernama Perpuseru yang didukung Coca-Cola Foundation dan Bill & Melinda Gates Foundation. Kemudian sejak 2020 direplikasi oleh Perpusnas RI, dan hingga 2026 telah diterima oleh 17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota serta 132 perpustakaan desa/kelurahan, dengan sebaran terbanyak di Kota Lubuk Linggau 25 perpustakaan dan Muba 19 perpustakaan.
Komitmen Pemprov Sumsel, lanjutnya, dibuktikan dengan alokasi APBD sebesar Rp 7.058.936.379 sejak 2020-2026 untuk bantuan Pojok Baca Gubernur kepada 104 perpustakaan desa/kelurahan berupa 500 eksemplar buku, 2 unit rak dan 1 unit komputer. Program ini bahkan telah menjadi Proyek Strategis Pemprov Sumsel 2025-2026.
Di sisi regulasi, Sumsel telah menerbitkan Perda No. 13/2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pergub No.6/2022 tentang Gerakan Literasi Daerah, Pergub No.12/2025 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam, dan Pergub No.45/2025 tentang Pelestarian Naskah Kuno.
Namun, Fitriana mengakui program ini masih menghadapi banyak kendala.
Di tingkat desa, masalahnya adalah pengelola perpustakaan yang sering berganti, tidak ada insentif, minimnya dukungan kades/lurah, minim inovasi, sarana prasarana terbatas, koleksi buku terbatas, hingga desa yang masih blank spot.
Di tingkat kabupaten/kota, beberapa daerah belum membentuk Tim Sinergi, minim dukungan program dan anggaran pembinaan, sering berganti kepala dinas dan PIC TPBIS yang tidak kooperatif.
Sementara di tingkat provinsi, terkendala efisiensi anggaran, dukungan Tim Sinergi belum optimal, regulasi Permendesa No.16/2025 yang belum berpihak, serta kewenangan perpustakaan desa yang merupakan kewenangan kabupaten/kota.
“Komitmen kuat dari kami saja belum cukup memaksimalkan program ini. Dukungan pemangku kepentingan sangat kami harapkan untuk keberlangsungan jangka panjang,” tegasnya.
Ia pun meminta dukungan konkret dari para stakeholder yang hadir, di antaranya:
Bappeda Sumsel: dukungan anggaran untuk perluasan Pojok Baca Gubernur ke seluruh desa.
DPMD: regulasi penggunaan Dana Desa untuk pengembangan perpustakaan.
Kominfo: sinergi internet gratis untuk desa penerima bantuan TPBIS yang masih blank spot.
Dinas Pendidikan: edaran pemanfaatan perpustakaan desa sebagai pusat belajar.
Telkom, BSI, OJK, BNI, BI, BEI, Bank Sumsel Babel, PLN, Gramedia, Nutrifood, Grab: bantuan CSR berupa internet gratis, sarana prasarana, dan bahan bacaan.
Perguruan Tinggi (Unsri, UIN, UT): dukungan mahasiswa untuk pembinaan dan standarisasi perpustakaan desa.
Media (TVRI, RRI, Tribun, Sumsel Ekspres): perluasan informasi keberadaan perpustakaan desa ke masyarakat.
Fitriana berharap pertemuan ini menghasilkan solusi nyata agar perpustakaan desa benar-benar menjadi pusat berkegiatan, problem solving, dan penggerak kemandirian ekonomi masyarakat melalui literasi terapan.
“Dengan semangat kerjasama dan sinergitas yang baik, insya Allah semua tugas akan terasa lebih mudah,” pungkasnya. (Adv)
