JURNAL10.COM, OKU SELATAN – Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reses Masa Sidang VI Tahap II Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten OKU dan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan reses yang berlangsung pada 3–10 Juli 2026 tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil rakyat. Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie, S.E., M.M., bersama Koordinator Reses Sri Mulyadi, S.E., M.Si., serta anggota DPRD Sumsel Dapil V, yakni Andri Fitriansyah, S.T., M.M., Hj. Isyana Lonitasari, S.H., At Thahirah Putri Lestari, S.E., Mirza Gumay, S.IP., dan Fathan Qoribi, S.T.
Turut hadir Kepala Desa Mekar Sari Nur Asiah, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, kader Posyandu, Kelompok Wanita Tani (KWT), panitia pembangunan masjid, serta masyarakat dari berbagai dusun.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Mekar Sari Nur Asiah berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan hingga terealisasi.
“Kami berharap reses ini menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Berbagai usulan yang kami sampaikan merupakan kebutuhan riil warga, mulai dari perbaikan jalan, drainase, jembatan, penerangan jalan, pendidikan hingga sarana ibadah. Kami berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sumsel agar pembangunan di Desa Mekar Sari semakin maju dan merata,” ujarnya.
Pada sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas, di antaranya pembangunan drainase atau siring pasang di Jalan Desa Gunung Raya, pembangunan jembatan penghubung, penambahan lampu penerangan jalan di kawasan Bedang Bis dan Dusun II, serta solusi atas kelangkaan pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan para petani.
Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan dan peningkatan jalan di Dusun Pesanggrahan, pembangunan jalan sepanjang 200 meter di Dusun V Pasiraya, pembangunan sekolah dasar di Kampung III, pembangunan rabat beton dan drainase di sejumlah titik, bantuan seragam kelompok pengajian, bantuan alat hadroh untuk Masjid Al-Ikhlas, seragam batik bagi kader Posyandu, hingga bantuan anggaran penyelesaian pembangunan Masjid Nurul Hidayah yang masih membutuhkan dana sekitar Rp2,667 miliar.
Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Hidayah, Mulyono, mengatakan infrastruktur dan rumah ibadah merupakan kebutuhan yang harus menjadi perhatian bersama.
“Jalan yang layak akan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, memudahkan akses pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Begitu juga pembangunan Masjid Nurul Hidayah yang masih membutuhkan dukungan anggaran agar dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, perwakilan kader Posyandu berharap adanya perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk dukungan sarana bagi kader serta bantuan bibit, pupuk dan kebutuhan Kelompok Wanita Tani guna mendukung program ketahanan pangan keluarga.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Koordinator Reses Sri Mulyadi, S.E., M.Si., menegaskan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.
“Semua aspirasi masyarakat akan kami bawa dalam pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas keagamaan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan pemerintah provinsi agar dapat direalisasikan secara bertahap,” ujarnya.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie, S.E., M.M., mengatakan reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini menjadi bahan perjuangan kami di DPRD Sumsel. Infrastruktur jalan, jembatan, drainase, penerangan jalan, sektor pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga rumah ibadah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang akan kami kawal melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten agar dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati OKU Selatan Abusama, S.H., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Reses merupakan forum yang sangat strategis untuk menyatukan kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan pemerintah. Aspirasi yang telah dihimpun akan menjadi bahan evaluasi dan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Kami berharap kolaborasi ini terus terjalin agar berbagai usulan prioritas masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,” ujar Abusama.
Melalui pelaksanaan reses tersebut, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat Desa Mekar Sari dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten OKU Selatan. (Adv)
