JURNAL10.COM, JAKARTA – Dalam upaya memperkuat sinergi program pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si., bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan sinkronisasi berbagai program strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Rombongan DP3A Sumsel diterima langsung oleh Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Sosial, Politik, dan Hukum (Sospolhukam), Ilham Firman. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan pembahasan yang menitikberatkan pada sejumlah program prioritas nasional.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Gender (RAD KG) dan implementasi lima program prioritas Kementerian PPPA (5 KP). Selain itu, turut dibahas upaya standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) sebagai garda terdepan dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak.
Tidak hanya itu, DP3A Sumsel juga mendalami indikator capaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE), yang merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan pembangunan berbasis kesetaraan gender.
Muhammad Zaki Aslam menyampaikan bahwa sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan program yang dijalankan di daerah selaras dengan kebijakan nasional, sehingga capaian pembangunan dapat lebih optimal dan terukur.
“Koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi program di daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan dan anak serta mendorong kesetaraan gender yang berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi daerah dalam upaya menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Beberapa tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, belum meratanya pemahaman tentang pengarusutamaan gender, serta perlunya penguatan regulasi dan kelembagaan di tingkat daerah.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, serta berpihak pada kepentingan perempuan dan anak.
DP3A Sumsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program dan layanan, sekaligus mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (Adv).
