JURNAL10.COM, PALI – Memasuki rangkaian Reses Perorangan Masa Sidang VI Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 3–10 Juli 2026, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel VI yang meliputi Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Kota Prabumulih, Dwi Septaria, S.E. dari Fraksi Partai Gerindra terus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di berbagai wilayah.
Pada Kamis, 9 Juli 2026, Dwi Septaria menggelar pertemuan bersama Camat, kepala desa, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah, kelompok tani, serta unsur masyarakat lainnya di Desa Tambak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Suasana dialog berlangsung terbuka dan penuh antusias. Berbagai elemen masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kebutuhan yang selama ini menjadi prioritas di lingkungan masing-masing.
Aspirasi yang disampaikan tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga sektor pendidikan, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.
Kepala Desa Tambak menyampaikan dua usulan yang dinilai sangat mendesak. Pertama, permohonan bantuan bibit ayam petelur sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan skala rumah tangga. Program tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan desa.
Selain itu, Kepala Desa juga mengusulkan bantuan material berupa atap rumah bagi warga korban kebakaran yang mengalami kerusakan berat. Menurutnya, hingga kini masih terdapat masyarakat yang belum mampu melakukan perbaikan rumah secara mandiri sehingga membutuhkan perhatian pemerintah.
Sementara itu, Pak Duta selaku pengurus kematian Desa Tambak mengusulkan pengadaan dua hingga tiga unit tenda kegiatan lengkap dengan sekitar 50 paket kursi. Sarana tersebut dinilai sangat diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti prosesi pemakaman, kegiatan keagamaan, musyawarah desa, hingga acara adat yang selama ini masih terkendala keterbatasan fasilitas.
Dari sektor pendidikan, Guru SD Negeri 12 Penukal Utara menyampaikan perlunya pembangunan paving block di halaman sekolah, pembuatan sumur sebagai sumber air bersih, serta pembangunan pagar keliling sekolah guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar bagi peserta didik.
Aspirasi juga datang dari SMK di Desa Sukarami yang mengusulkan pengerasan atau pengecoran lapangan sekolah. Kondisi lapangan yang belum memadai dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga, upacara, maupun aktivitas siswa lainnya, terutama saat musim hujan.
Kelompok Tani (Poktan) setempat mengajukan permohonan bantuan bibit sawit unggul bagi 25 anggota kelompok tani. Mereka berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Guru SD Negeri 9 Penukal Utara meminta adanya dukungan terhadap kelanjutan pembangunan mushala sekolah. Keberadaan mushala dinilai menjadi kebutuhan penting sebagai sarana pembinaan karakter dan pendidikan keagamaan bagi para siswa.
Perangkat Desa Muara Ikan juga menyampaikan dua usulan prioritas, yakni perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Muara Ikan menuju Prabumenang. Jalan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi hasil pertanian, hingga mobilitas warga. Selain itu, mereka mengusulkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu agar dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dwi Septaria menegaskan bahwa seluruh usulan masyarakat akan dicatat secara lengkap sebagai bahan pokok dalam penyusunan laporan hasil reses untuk diperjuangkan pada pembahasan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Menurutnya, reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung persoalan riil yang dihadapi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini memiliki nilai strategis karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, pertanian, pemberdayaan ekonomi, hingga bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Semua usulan ini akan kami kawal dan perjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar dapat menjadi prioritas dalam pembahasan program pembangunan ke depan,” ujar Dwi Septaria.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik semata, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan yang baik, fasilitas umum yang memadai, penguatan sektor pertanian, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Dwi Septaria juga memberikan perhatian khusus terhadap usulan perbaikan jalan, pembangunan fasilitas sekolah, bantuan RTLH, hingga pengembangan sektor pertanian melalui bantuan bibit sawit unggul dan ayam petelur. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Jalan yang baik akan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Sekolah yang memiliki sarana memadai akan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Petani yang memperoleh bibit unggul akan memiliki peluang meningkatkan hasil produksi. Begitu pula bantuan RTLH dan rumah korban kebakaran merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
Karena itu saya akan berupaya maksimal agar aspirasi ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran yang tersedia,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia juga mengajak seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi mengawal proses pembangunan sehingga setiap program yang telah diusulkan dapat direalisasikan secara bertahap sesuai skala prioritas.
Melalui kegiatan reses tersebut, Dwi Septaria berharap hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat semakin erat sehingga setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diketahui lebih cepat, dicarikan solusi bersama, dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan yang dimiliki DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (Adv)
